KORANSPM.COM
OKI-13-Juni-2026 – Proses regenerasi dan pergantian kepemimpinan dalam tubuh partai politik sering kali menjadi perhatian publik, tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai yang dijunjung. Hal ini terlihat jelas dalam dinamika terbaru di lingkungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) periode 2026–2031.
Farid Hadi Sasongko resmi ditetapkan sebagai Ketua DPC PKB OKI yang baru, sekaligus memegang posisi Ketua DPRD OKI. Penetapan ini menandai babak baru kepemimpinan, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan dan pandangan beragam di kalangan kader dan pengamat politik daerah.
Perjalanan politik Farid Hadi Sasongko tidak terlepas dari peran HM Dja’far Shodiq, yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin puncak PKB OKI. Dalam perjalanan waktu, Shodiq dikenal sebagai figur sentral yang membangun dan memperkuat posisi partai di daerah tersebut. Publik menilai bahwa dukungan, kepercayaan, dan kesempatan yang diberikan Shodiq menjadi salah satu landasan bagi perkembangan karier politik Farid hingga mencapai posisi saat ini.
Menyikapi pergantian tersebut, muncul pandangan di tengah masyarakat dan sejumlah kalangan kader yang mempertanyakan pola transisi kekuasaan yang berlangsung. Penempatan HM Dja’far Shodiq ke posisi Ketua Dewan Syuro menjadi sorotan utama.
Bagi sebagian pihak, posisi Dewan Syuro dipandang sebagai jabatan yang lebih bersifat simbolis dan tidak memiliki kewenangan eksekutif yang setara dengan posisi pengurus harian. Oleh karena itu, penempatan ini dinilai sebagai langkah yang membungkus pergeseran peran dengan istilah kelembagaan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa Shodiq disingkirkan dari lingkaran pengambilan keputusan inti partai.
Dalam budaya masyarakat di wilayah Sumatera Selatan dan Jawa, penghormatan kepada senior, pendahulu, dan orang yang telah berjasa memiliki tempat yang sangat penting. Pergeseran peran yang terjadi dalam struktur kepengurusan ini memicu perbincangan apakah proses tersebut sudah berjalan dengan memperhatikan aspek adab, sejarah perjuangan, dan rasa hormat terhadap jasa-jasa pendahulu.
“Regenerasi adalah kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi, termasuk partai politik. Tidak ada yang mempersoalkan hak kader untuk maju memimpin. Namun cara melakukannya yang menjadi perhatian. Apakah perpindahan tongkat kepemimpinan dilakukan dengan cara yang menghargai sejarah, atau justru terkesan mengesampingkan peran orang yang pernah membangun fondasi,” ujar salah satu pengamat politik lokal yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, Farid Hadi Sasongko memberikan penjelasan kepada media pada Jumat (12/6/2026). Ia menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan DPP PKB, DPW PKB Sumatera Selatan, serta dukungan dari seluruh kader.
“Kepercayaan ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kami berkomitmen untuk melanjutkan seluruh program dan capaian positif yang telah dibangun oleh kepengurusan sebelumnya, serta memperkuat keberadaan partai hingga ke tingkat akar rumput,” tegas Farid.
Mengenai penempatan HM Dja’far Shodiq di Dewan Syuro, Farid menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari penyusunan struktur kepengurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
“Kehadiran Bapak HM Dja’far Shodiq sebagai Ketua Dewan Syuro bukanlah pengesampingan, melainkan pemanfaatan pengalaman dan wawasan yang dimiliki. Beliau tetap menjadi bagian penting dari keluarga besar PKB OKI, yang akan memberikan bimbingan dan arahan bagi kemajuan partai ke depan. Kami tetap menjaga hubungan baik dan rasa hormat kepada beliau sebagai senior dan tokoh yang telah berjasa,” jelasnya.
Meskipun penjelasan telah disampaikan, pandangan di tengah masyarakat tetap beragam. Sebagian melihatnya sebagai dinamika biasa dalam perjalanan organisasi, di mana setiap masa memiliki pola kepemimpinan yang berbeda. Sebagian lain tetap berpendapat bahwa proses tersebut meninggalkan pertanyaan mengenai cara menjaga keseimbangan antara kebutuhan regenerasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai sejarah.
Yang menjadi perhatian bersama adalah bagaimana kepengurusan yang baru dapat membuktikan kinerjanya dalam menjaga persatuan internal partai, memperkuat peran politik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebab, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui posisi yang diduduki, tetapi juga melalui sikap, integritas, dan hasil kerja yang ditunjukkan dalam jangka panjang.
Pergantian kepemimpinan ini menjadi salah satu momen pengingat bahwa dalam dunia politik, kekuasaan bersifat sementara, namun jejak karakter dan cara memperlakukan sesama akan terus menjadi catatan yang diingat oleh publik.
Hingga berita ini disusun, HM Dja’far Shodiq belum memberikan tanggapan resmi secara tertulis terkait penempatan dirinya dalam struktur kepengurusan yang baru. Pihaknya menyatakan akan menyampaikan sikap setelah mempelajari seluruh ketentuan dan keputusan organisasi.(Tim)
