KORAN SPM — PALEMBANG — Wacana penyegaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Dalam dinamika tersebut, sejumlah figur asal Sumatera Selatan dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang layak diperhitungkan apabila pemerintah membuka ruang bagi penyegaran jajaran kabinet.
Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Korwil Sumatera Selatan, Ahmad Haekal Haffafah, menyebut sedikitnya lima tokoh Sumsel yang menurut penilaiannya memiliki kompetensi dan pengalaman beragam untuk berkontribusi di tingkat nasional.
Kelima tokoh tersebut yakni Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE; Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.; Dr. Agung Firman Sampurna; Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.; serta Bursah Zarnubi.
“Kalau ukurannya kompetensi, pengalaman dan kemampuan memimpin, Sumsel memiliki sejumlah figur yang pantas diperhitungkan,” ujar Haekal.
Menurut Haekal, kelima figur tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda sehingga menawarkan perspektif yang beragam bagi pemerintahan.
Anis Saggaff dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang teknik, pembangunan serta manajemen perguruan tinggi. Pengalamannya sebagai mantan Rektor Universitas Sriwijaya selama dua periode dan keterlibatannya dalam organisasi profesi insinyur menjadi salah satu modal kepemimpinan yang dinilai relevan dengan agenda pembangunan nasional.
Sementara Fachmi Idris mempunyai pengalaman luas di sektor kesehatan. Pernah dipercaya memimpin BPJS Kesehatan, Fachmi memiliki pengalaman dalam pengelolaan sistem jaminan kesehatan nasional dan memahami berbagai tantangan pelayanan kesehatan serta pembiayaan kesehatan masyarakat.
Kemudian Agung Firman Sampurna mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, audit dan tata kelola keuangan negara. Pernah menjabat sebagai Ketua BPK RI, pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memahami pengawasan keuangan negara, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.
“Pak Agung punya pengalaman kuat dalam pengawasan dan tata kelola negara. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal dalam memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan,” kata Haekal.
Figur lainnya adalah Prof. Taufiq Marwa, Rektor Universitas Sriwijaya yang memiliki latar belakang akademik di bidang ekonomi. Pengalamannya dalam mengelola perguruan tinggi serta perspektif ekonomi pembangunan, pendidikan dan sumber daya manusia dinilai dapat memberikan warna tersendiri dalam perumusan kebijakan nasional.
Sedangkan Bursah Zarnubi mempunyai pengalaman di bidang politik dan pemerintahan daerah. Selain memimpin Kabupaten Lahat, Bursah juga dipercaya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030.
Posisi tersebut memberikan ruang bagi Bursah untuk membangun komunikasi dan jejaring dengan pemerintah kabupaten di berbagai daerah.
“Bursah memiliki pengalaman politik dan pemerintahan serta jejaring yang luas. Pengalaman di daerah dan hubungan dengan banyak kepala daerah menjadi modal untuk memahami persoalan pusat dan daerah,” ujar Haekal.
Haekal menegaskan bahwa munculnya sejumlah nama tersebut sebaiknya tidak dipahami sebagai klaim bahwa mereka merupakan calon menteri atau pasti akan masuk kabinet.
Menurutnya, pembicaraan tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari diskursus publik mengenai figur-figur yang mempunyai kapasitas dan pengalaman untuk berkontribusi dalam pemerintahan nasional.
“Ukurannya harus tetap kebutuhan negara. Kalau figur terbaiknya berasal dari Sumsel, tentu itu menjadi kebanggaan daerah,” katanya.
Kelima tokoh tersebut memiliki kekuatan pada bidang yang berbeda. Anis Saggaff dengan pengalaman teknokrasi dan pembangunan, Fachmi Idris di sektor kesehatan nasional, Agung Firman Sampurna dalam pengawasan dan tata kelola negara, Taufiq Marwa pada bidang ekonomi dan pendidikan, serta Bursah Zarnubi dengan pengalaman politik, pemerintahan dan hubungan pusat-daerah.
Keragaman latar belakang tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki sumber daya kepemimpinan yang dapat berkontribusi lebih luas pada level nasional.
Meski demikian, keputusan mengenai komposisi kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, seluruh nama yang muncul dalam diskursus publik tetap harus dipandang sebagai aspirasi dan penilaian berdasarkan rekam jejak, bukan sebagai kepastian mengenai reshuffle ataupun penunjukan menteri.
Bagi Sumsel, munculnya nama-nama tersebut menjadi sinyal positif bahwa tokoh daerah memiliki peluang untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional.
Pada akhirnya, jika penyegaran kabinet dilakukan, faktor kompetensi, integritas, pengalaman, kemampuan bekerja dan kebutuhan pemerintahan menjadi pertimbangan utama.
Sumsel tidak hanya memiliki potensi sumber daya alam, tetapi juga memiliki figur-figur dengan pengalaman dan kapasitas yang dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia.
BUDI RISKIYANTO/TIM KORAN SPM
