KORAN SPM — OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN — Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM Sumsel) mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di seluruh Puskesmas.
Dorongan tersebut disampaikan SPM Sumsel menyikapi rangkaian pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan aparat penegak hukum terhadap sejumlah Puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir, termasuk perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOK dan BLUD di UPT Puskesmas Indralaya.
Dalam pertemuan tersebut, aspirasi SPM Sumsel diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, Hadi, yang hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan Ogan Ilir. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala UPT Puskesmas Indralaya.
SPM Sumsel menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut bukan untuk menyimpulkan adanya kesalahan atau tindak pidana terhadap pihak tertentu, melainkan mendorong agar seluruh informasi dan pengelolaan anggaran dapat diverifikasi melalui mekanisme pemeriksaan yang sah.
Dinkes Ogan Ilir Terima Aspirasi SPM Sumsel
Sekretaris Dinas Kesehatan Ogan Ilir, Hadi, menyambut aspirasi yang disampaikan SPM Sumsel dan hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan dalam agenda tersebut.
Dalam kapasitasnya sebagai perwakilan Dinas Kesehatan, Hadi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku dan mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dinkes juga memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai bagian dari tata kelola pelayanan kesehatan daerah.
SPM Sumsel menilai sikap terbuka tersebut merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Kepala Puskesmas Indralaya Turut Hadir
Dalam agenda tersebut, Kepala UPT Puskesmas Indralaya juga turut hadir.
Kehadiran Kepala Puskesmas Indralaya dinilai penting agar persoalan yang berkembang di ruang publik dapat ditempatkan dalam konteks klarifikasi dan pemeriksaan berbasis dokumen.
SPM Sumsel meminta setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki.
Dengan demikian, informasi mengenai pengelolaan Dana BOK dan BLUD tidak berhenti pada pemberitaan atau persepsi, tetapi dapat diuji melalui dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban, bukti pembayaran, bukti kegiatan, serta realisasi di lapangan.
SPM Sumsel Dorong Evaluasi Tidak Hanya di Puskesmas Indralaya
SPM Sumsel menyampaikan bahwa penguatan pengawasan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh Puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir.
Hal tersebut penting karena Dana BOK dan BLUD merupakan anggaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
Evaluasi dapat diarahkan untuk memastikan adanya kesesuaian antara:
ANGGARAN → KEGIATAN → REALISASI → PEMBAYARAN → PENERIMA → SPJ → OUTPUT.
Menurut SPM Sumsel, mekanisme tersebut dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi lebih awal apabila terdapat kesalahan administrasi, ketidaksesuaian dokumen, maupun persoalan lain dalam pengelolaan anggaran.
SPM Sumsel juga meminta perhatian terhadap pembayaran honor, insentif, jasa pelayanan, transportasi, kegiatan BOK, belanja BLUD serta pengadaan barang dan jasa.
Pengawasan Internal Dinilai Penting
SPM Sumsel berpandangan bahwa proses hukum yang sedang berjalan harus tetap dihormati dan tidak boleh dicampuradukkan dengan kesimpulan mengenai kesalahan seseorang.
Pemeriksaan oleh aparat penegak hukum bukan merupakan putusan bersalah. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan proses peradilan sesuai ketentuan hukum.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sistem pengawasan internal.
Karena itu, SPM Sumsel mendorong Dinas Kesehatan Ogan Ilir melakukan evaluasi secara administratif dan manajerial sesuai kewenangannya.
Evaluasi tersebut dapat mencakup aspek perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan, pembayaran, penyusunan pertanggungjawaban hingga pengawasan internal.
Transparansi dan Klarifikasi Menjadi Kunci
SPM Sumsel berharap komunikasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah dapat terus dibangun secara terbuka.
Setiap informasi yang disampaikan masyarakat, menurut SPM Sumsel, sebaiknya ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi dan verifikasi.
Apabila ditemukan kesalahan administratif, maka harus dilakukan perbaikan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan persoalan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah atau negara, tindak lanjut harus dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Sedangkan apabila terdapat dugaan tindak pidana, prosesnya diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.
SPM Sumsel Apresiasi Respons Dinkes
SPM Sumsel mengapresiasi Dinas Kesehatan Ogan Ilir yang menerima aspirasi dan membuka ruang dialog.
Bagi SPM Sumsel, pertemuan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.
“Kami tidak meminta seseorang dinyatakan bersalah tanpa pembuktian. Yang kami dorong adalah keterbukaan, pemeriksaan dokumen, klarifikasi dan pengawasan agar penggunaan anggaran kesehatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian sikap SPM Sumsel.
SPM Sumsel berharap hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat menjadi bahan pembenahan tata kelola Dana BOK dan BLUD ke depan.
Fokus Utama: Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pada akhirnya, pengawasan terhadap Dana BOK dan BLUD bukan semata-mata persoalan administrasi anggaran.
Pengawasan tersebut berkaitan dengan bagaimana anggaran publik dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
SPM Sumsel menegaskan akan tetap mengedepankan data, dokumen, klarifikasi dan prinsip praduga tak bersalah dalam menyampaikan aspirasi.
SPM SUMSEL
SERIKAT PEMUDA DAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN
PANGGIL — KLARIFIKASI — PERIKSA — VERIFIKASI — PERBAIKI — KAWAL
MZ/TIM REDAKSI KORAN SPM
