KORANSPM.COM
PALEMBANG, 17 Juni 2026 – Rentetan perkara dugaan korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah di Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir kembali menjadi sorotan. Berbagai kasus yang ditangani aparat penegak hukum dinilai menjadi peringatan bahwa penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah masih menjadi pekerjaan penting yang harus diselesaikan.
Menyikapi hal itu, Koordinator Aksi Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM Sumsel), Yovi Meitaha, menyatakan peristiwa ini harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola pemerintahan di wilayah ini.
“Dalam lebih dari satu dekade terakhir, kita melihat sejumlah kepala daerah menjalani proses hukum terkait dugaan korupsi dengan berbagai modus. Mulai dari suap pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang, pengelolaan aset, bantuan sosial, dana hibah, hingga perizinan. Ini bukan sekadar masalah individu, tapi sinyal bahwa sistem pencegahan perlu diperbaiki,” ujar Yovi.
Menurutnya, berulangnya kasus serupa menunjukkan perlunya perbaikan pada sistem pengawasan, pengelolaan anggaran, dan mekanisme pengambilan kebijakan. Pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan penutupan celah penyimpangan agar tidak terulang.
SPM Sumsel mencatat bahwa sektor yang paling sering menjadi titik rawan antara lain pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, serta penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Sektor-sektor ini menyerap anggaran besar sehingga membutuhkan pengawasan ketat dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Perlu diperkuat transparansi penyusunan APBD, sistem pengadaan berbasis digital, peran pengawas internal, serta fungsi pengawasan DPRD. Semua harus berjalan selaras,” jelasnya.
Khususnya Kabupaten Muara Enim, Yovi menilai daerah ini menjadi contoh penting. Dalam beberapa periode kepemimpinan, sejumlah kepala daerah di sana pernah terlibat perkara hukum. “Jika di satu daerah berulang kali terjadi hal serupa, evaluasi tidak cukup hanya pada orangnya, tapi juga sistem dan budaya kerjanya,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh anggaran daerah berasal dari uang rakyat, sehingga wajib digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum. Penyimpangan tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menurunkan kualitas layanan publik.
Untuk mencegah hal serupa terulang, SPM Sumsel menyampaikan rekomendasi:
– Memperkuat sistem pencegahan berbasis teknologi dan keterbukaan informasi;
– Mengoptimalkan peran Inspektorat, pengawas internal, DPRD, serta pengawasan masyarakat;
– Meningkatkan akses publik terhadap informasi anggaran daerah;
– Memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan akuntabel;
– Meningkatkan pembinaan integritas aparatur negara;
– Mendukung aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan adil.
– Mengajak masyarakat aktif mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan.
SPM Sumsel menghormati setiap proses hukum yang berjalan dan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Yovi berharap kasus yang ada menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara agar menjalankan amanah dengan baik.
“Kepercayaan rakyat adalah modal utama pembangunan. Sumsel butuh pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Inilah saatnya melakukan pembenahan total agar kualitas tata kelola semakin membaik,” tutupnya.(Tim)
