KORANSPM.COM
OKI, 16 Juni 2026 – Peresmian Jembatan Desa Ulak Jermun, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menjadi perhatian Serikat Pemuda dan Masyarakat (SPM) Sumsel. Pembangunan jembatan yang menelan anggaran hampir Rp5 miliar ini dinilai sebagai langkah positif, namun tetap perlu diiringi keterbukaan informasi dan jaminan kualitas pembangunan.
Koordinator Aksi SPM Sumsel, Yovi Meitaha, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Namun demikian, setiap proyek yang menggunakan keuangan negara wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami mendukung penuh setiap pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Akan tetapi, dengan nilai anggaran yang mencapai hampir Rp5 miliar, masyarakat berhak mengetahui secara rinci bagaimana dana tersebut digunakan. Keterbukaan informasi adalah kunci agar tidak muncul pertanyaan dan keraguan di tengah publik,” ujar Yovi Meitaha dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, SPM Sumsel meminta instansi terkait mempublikasikan secara jelas dan mudah diakses data berikut:
– Nilai kontrak pekerjaan secara rinci dan terperinci
– Identitas perusahaan yang menjadi pelaksana proyek
– Nama konsultan perencana dan konsultan pengawas pekerjaan
– Spesifikasi teknis konstruksi yang menjadi acuan pembangunan
– Sumber pendanaan yang digunakan
– Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
– Masa pemeliharaan dan tanggung jawab pasca pembangunan selesai
Selain aspek administrasi dan keuangan, Yovi menegaskan bahwa kualitas fisik bangunan juga menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.
SPM Sumsel mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan audit teknis terhadap konstruksi jembatan. Hal ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan standar perencanaan, memenuhi persyaratan keamanan, kekuatan, dan kelayakan untuk digunakan dalam jangka waktu yang ditentukan.
“Jangan sampai proyek yang bernilai miliaran rupiah hanya selesai secara administrasi dan seremonial semata, namun kualitasnya tidak terjamin dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.
Lebih lanjut, SPM Sumsel juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan tersebut. Pengawasan dari berbagai pihak dinilai akan membantu memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kritik dan perhatian yang kami sampaikan bukan bertujuan untuk menghambat pembangunan, melainkan sebagai bentuk partisipasi publik agar tercipta tata kelola yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab,” jelas Yovi.
SPM Sumsel berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten OKI, serta instansi teknis terkait dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dengan demikian, pembangunan jembatan ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan pembangunan, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan keuangan negara yang profesional dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Hingga berita ini disusun, pihak instansi pelaksana maupun pemerintah daerah terkait belum menyampaikan penjelasan rinci mengenai data anggaran dan hasil pengujian kualitas konstruksi jembatan tersebut. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi semua pihak untuk memberikan informasi yang lengkap dan melengkapi keterangan guna menjawab pertanyaan publik.(Tim)
