KORANSPM.COM
KAYUAGUNG, 16 Juni 2026 – Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM Sumsel) mendesak Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan kawasan Danau Teluk Gelam. Aset yang dibangun dengan anggaran negara bernilai miliaran rupiah ini kini dinilai mengalami kerusakan cukup parah dan terbengkalai, padahal dulunya menjadi ikon pariwisata serta lokasi penyelenggaraan cabang olahraga air pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI Tahun 2004.
Koordinator Aksi SPM Sumsel, Yovi Meitaha, menilai kondisi tersebut menjadi gambaran penting mengenai pengelolaan aset daerah. Jika dibiarkan terus berlanjut, bukan hanya nilai fisik bangunan yang menurun, melainkan juga hilangnya peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata, olahraga, dan ekonomi kreatif.
“Bukan hanya fasilitasnya yang rusak, tetapi harapan masyarakat terhadap kawasan ini juga ikut memudar. Di saat pemerintah berupaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah, justru aset yang memiliki potensi sangat besar dibiarkan tanpa arah pengelolaan yang jelas. Kondisi ini perlu segera ditangani agar tidak menjadi bentuk pemborosan keuangan negara,” tegas Yovi dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Danau Teluk Gelam memiliki luas sekitar 250 hektare dan sejak awal dirancang sebagai kawasan terpadu yang menggabungkan wisata alam, olahraga air, akomodasi, serta pusat kegiatan pelatihan. Pada masanya, kawasan ini menjadi salah satu kebanggaan Sumatera Selatan usai sukses menampung rangkaian pertandingan olahraga air pada ajang PON 2004.
Namun hasil pemantauan lapangan yang dilakukan SPM Sumsel menunjukkan kondisi yang kini sangat memprihatinkan. Sejumlah bangunan strategis seperti Hotel Danau Teluk Gelam, Gedung Adhyaksa, wisma, aula, tribun penonton, dermaga, fasilitas olahraga air, dan taman wisata tampak rusak berat. Sebagian area tertutup semak belukar, atap bocor, dinding retak, plafon roboh, serta instalasi listrik dan air tidak berfungsi. Hampir seluruh fasilitas tidak dimanfaatkan secara optimal dan terkesan dibiarkan begitu saja.
“Kami melihat langsung kerusakan yang sudah menjangkau bagian struktur bangunan. Jika tidak segera ditangani, biaya perbaikan nantinya akan jauh lebih besar dibandingkan jika dilakukan pemeliharaan secara bertahap sejak beberapa tahun lalu,” ungkap Yovi.
Menurut SPM Sumsel, secara strategis kawasan ini masih memiliki nilai yang sangat tinggi. Selain pemandangan alam yang masih terjaga, Danau Teluk Gelam berpotensi dikembangkan menjadi:
*Destinasi wisata alam dan ekowisata bertaraf nasional
* Pusat pembinaan olahraga air tingkat regional
*Kawasan pendidikan dan pelatihan
* Lokasi penyelenggaraan acara berskala besar
*Sentra pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif masyarakat
* Kawasan yang menarik bagi investasi sektor pariwisata
Dengan pengelolaan yang profesional dan terencana, kawasan ini diyakini mampu menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
“Jika kawasan ini kembali berfungsi, maka akomodasi akan terisi, pedagang mendapatkan pelanggan, masyarakat punya penghasilan tambahan, dan pemerintah memperoleh kontribusi ekonomi. Ini adalah aset yang memiliki dampak berlipat ganda bagi pembangunan daerah,” tambahnya.
Di sisi lain, SPM Sumsel menyoroti adanya hal yang perlu mendapatkan penjelasan publik. Di tengah kondisi fasilitas lama yang terbengkalai, pemerintah daerah justru membangun sejumlah fasilitas baru di lokasi yang sama, seperti Dapur Program Makan Bergizi Gratis dan Gedung Sekolah Rakyat.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, hingga saat ini bangunan Dapur MBG tersebut belum menunjukkan aktivitas operasional yang jelas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai skala prioritas dalam perencanaan pembangunan.
“Masyarakat berhak mengetahui alasannya. Mengapa lebih memilih membangun fasilitas baru, sementara aset yang sudah ada dan menelan biaya besar justru dibiarkan rusak? Revitalisasi aset yang sudah ada seharusnya menjadi prioritas agar anggaran negara tidak terbuang percuma. Pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penyusunan rencana pembangunan di kawasan ini,” jelas Yovi.
Menyikapi situasi tersebut, SPM Sumsel menyampaikan tiga usulan langkah konkret kepada Pemerintah Kabupaten OKI:
1. Lakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset di kawasan Danau Teluk Gelam, meliputi kondisi fisik bangunan, nilai aset, tingkat kerusakan, status hukum kepemilikan, serta perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pengembangan.
2. Penyusunan rencana induk revitalisasi secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, arsitek, praktisi pariwisata, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah provinsi, agar pengelolaan ke depannya memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan.
3. Membuka ruang partisipasi publik, sehingga masyarakat sekitar dan pelaku usaha lokal dapat terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan, agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung.
Perhatian ini juga mendapatkan dukungan dari warga sekitar. Salah satu warga menyatakan harapannya agar kawasan ini tidak hanya menjadi kenangan masa lalu.
“Sangat disayangkan jika dibiarkan terus seperti ini. Dulu tempat ini menjadi kebanggaan kami. Jika diperbaiki dan dikelola dengan baik, tentu banyak warga yang bisa mendapatkan manfaatnya, mulai dari membuka usaha hingga mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
SPM Sumsel menegaskan bahwa perhatian ini merupakan bagian dari pengawasan sosial yang konstruktif, bukan untuk menghambat pembangunan. Organisasi ini menyatakan akan terus mengawal prosesnya hingga ada langkah nyata yang diambil pemerintah daerah.
“Danau Teluk Gelam bukan sekadar sekumpulan bangunan. Ia adalah aset milik masyarakat yang dibangun dengan uang rakyat. Tugas pemerintah adalah menjaganya dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kepastian arah pengelolaan demi kepentingan bersama,” pungkas Yovi.
Hingga berita ini disusun, Pemerintah Kabupaten OKI belum menyampaikan tanggapan resmi terkait kondisi kawasan Danau Teluk Gelam maupun rencana pengelolaannya ke depan. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.(Tim)
