KORANSPM.COM
PALEMBANG, 15 Juni 2026 – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kerap diraih oleh sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan. Serikat Pemuda dan Masyarakat (SPM) Sumsel menilai opini tersebut tidak serta-merta menjadi jaminan mutlak atas kebersihan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel untuk lebih terbuka dalam menyampaikan hasil pemeriksaannya.
Koordinator Aksi SPM Sumsel, Yovi Meitaha, menyampaikan bahwa di balik pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, masih terdapat temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti secara serius. Menurutnya, sering kali terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat bahwa status WTP berarti tidak ada lagi masalah dalam pengelolaan anggaran.
“Opini WTP hanyalah penilaian atas kewajaran penyajian angka dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Hal ini tidak dapat diartikan secara mutlak bahwa tidak ada celah inefisiensi, ketidaksesuaian teknis, maupun potensi penyimpangan yang belum terungkap secara mendalam,” ujar Yovi dalam keterangan persnya, Senin (15/6/2026).
SPM Sumsel mencatat bahwa dalam berbagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan BPK, meskipun opini akhirnya adalah WTP, masih ditemukan sejumlah catatan penting. Di antaranya adalah kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah jika tidak segera diperbaiki.
“Kami melihat adanya kesenjangan. Di satu sisi pemerintah daerah merayakan pencapaian opini WTP, namun di sisi lain masih banyak temuan substantif yang penyelesaiannya berjalan lambat atau hanya bersifat administratif semata. Publik perlu memahami perbedaan makna ini agar tidak terjebak pada kesimpulan yang terlalu dini,” tambahnya.
Yovi juga menyinggung sejumlah kasus yang sebelumnya menjadi perhatian, seperti pertanyaan mengenai kesesuaian nilai dan kualitas sejumlah proyek pembangunan serta pertumbuhan kekayaan pejabat yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini menurutnya menjadi pengingat bahwa pengawasan tidak boleh berhenti hanya pada tingkat penyajian laporan.
Berdasarkan pengamatan tersebut, SPM Sumsel menyampaikan tiga permintaan utama kepada BPK Perwakilan Sumatera Selatan guna meningkatkan kualitas pengawasan dan transparansi:
* Meningkatkan Keterbukaan Informasi
Mempublikasikan ringkasan temuan pemeriksaan secara lebih rinci, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat luas, tidak hanya terbatas pada informasi mengenai opini akhir saja.
*Mempercepat dan Mempertegas Tindak Lanjut
Mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk menindaklanjuti setiap temuan, baik yang bersifat administratif maupun teknis, bukan hanya sekadar memperbaiki pencatatan keuangan tanpa menyentuh akar permasalahan.
* Mengoptimalkan Peran Pengawasan
Merekomendasikan pemeriksaan lebih mendalam atau audit investigatif apabila ditemukan indikasi kuat adanya ketidakwajaran yang berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum, sehingga tidak hanya berhenti pada penyelesaian administratif.
“Kami tidak menolak atau meragukan nilai dari opini WTP. Justru kami ingin memastikan bahwa predikat tersebut didukung oleh pengelolaan yang benar-benar bersih, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat. BPK harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keuangan negara, bukan hanya sebagai lembaga pemberi penilaian semata,” tegas Yovi.
SPM Sumsel menyatakan akan terus mengawal perkembangan pengelolaan keuangan daerah dan mendorong keterbukaan informasi. Dalam waktu dekat, organisasi ini berencana menyampaikan permohonan informasi secara resmi serta menggelar kegiatan edukasi publik agar masyarakat lebih memahami makna dan proses pemeriksaan keuangan daerah.
Hingga berita ini disusun, BPK Perwakilan Sumatera Selatan belum menyampaikan tanggapan resmi terkait pandangan dan desakan yang disampaikan SPM Sumsel. Ruang klarifikasi tetap terbuka untuk melengkapi informasi secara lebih lengkap dan Berimbang.(Tim)
