KORANSPM.COM
OGAN ILIR 03-juni-2026 – Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM Sumsel) yang dipimpin oleh Yovi Meitaha menyampaikan perhatiannya terhadap sejumlah kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan rehabilitasi jembatan di Wilayah I Kabupaten Ogan Ilir.
Total nilai anggaran yang dialokasikan untuk rangkaian kegiatan infrastruktur tersebut mencapai Rp1.213.000.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyampaian pandangan ini dilakukan sebagai wujud partisipasi serta fungsi kontrol sosial masyarakat dalam memantau penggunaan keuangan daerah. Sektor infrastruktur jalan dan jembatan dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran aktivitas ekonomi, pelayanan pendidikan, serta mobilitas masyarakat luas.
Adapun rincian kegiatan infrastruktur yang menjadi perhatian SPM Sumsel di Wilayah I Ogan Ilir terbagi ke dalam enam paket pekerjaan, yaitu:
1. Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I Ruas Tanjung Batu – Burai dengan nilai anggaran Rp300.000.000.
2. Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I Ruas Simpang Sowak Batok – Sowak Batok senilai Rp200.000.000.
3. Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I Ruas DK Indralaya 1 (Kebun Jagung) senilai Rp60.000.000.
4. Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I Ruas DK Indralaya Utara senilai Rp153.000.000.
5. Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Wilayah I Desa Tanjung Sejaro senilai Rp200.000.000.
6. Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I Ruas DK Indralaya (Tanam Jagung) senilai Rp300.000.000.
Secara keseluruhan, akumulasi dana yang disiapkan untuk keenam kegiatan tersebut mencapai Rp1,213 miliar.
Ketua SPM Sumsel, Yovi Meitaha, menegaskan pandangannya bahwa setiap kegiatan yang dibiayai menggunakan anggaran negara wajib dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas publik.
Menurutnya, kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan bukan sekadar pemenuhan administrasi semata, melainkan harus menghasilkan perbaikan kondisi fisik infrastruktur yang nyata, sehingga aman dan layak digunakan oleh masyarakat.
“Pemeliharaan infrastruktur harus berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan warga. Oleh karena itu, proses pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban, guna memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan hasil fisik yang terbangun,” ujar Yovi Meitaha.
Berdasarkan kajian awal yang dilakukan pihaknya, SPM Sumsel menguraikan sejumlah aspek krusial yang menurut pandangannya perlu menjadi perhatian utama bagi pengawas internal pemerintah maupun elemen masyarakat dalam memantau pelaksanaan pekerjaan, antara lain:
– Kesesuaian Volume Pekerjaan: Memastikan volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan realisasi fisik yang dikerjakan di lokasi. Hal ini penting agar anggaran yang dikeluarkan digunakan sesuai beban pekerjaan.
– Mutu Material dan Kualitas: Material yang digunakan diharapkan memenuhi standar dan spesifikasi teknis yang berlaku. Penggunaan material berkualitas di bawah standar dikhawatirkan dapat memperpendek umur layanan infrastruktur dan menyebabkan kerusakan dalam waktu singkat.
– Ketepatan Lokasi: Keterbukaan informasi mengenai titik-titik lokasi pelaksanaan pekerjaan dinilai penting agar masyarakat dapat turut serta mengawasi dan memastikan kegiatan dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan.
– Efektivitas Anggaran: Besaran dana yang telah dialokasikan diharapkan berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terkait efisiensi penggunaannya.
Salah satu kegiatan yang mendapatkan sorotan khusus dari SPM Sumsel adalah pekerjaan rehabilitasi jembatan di Desa Tanjung Sejaro dengan nilai kontrak Rp200 juta.
Mengingat jembatan merupakan infrastruktur vital yang menopang arus lalu lintas, aspek keselamatan konstruksi menjadi prioritas utama. Pihaknya menekankan pentingnya pemeriksaan mendalam terhadap kekuatan struktur bangunan, kualitas material yang digunakan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan rancangan teknis yang telah disetujui.
Guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan hasil yang maksimal, SPM Sumsel di bawah komando Yovi Meitaha mengusulkan agar dilakukan serangkaian langkah verifikasi, meliputi:
1. Pemeriksaan fisik secara langsung ke seluruh lokasi pelaksanaan pekerjaan.
2. Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi, termasuk kontrak kerja dan laporan pertanggungjawaban.
3. Pengujian kualitas material secara independen guna menjamin standar teknis terpenuhi.
4. Verifikasi ulang volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai spesifikasi teknis.
5. Evaluasi kinerja dan hasil akhir dari seluruh kegiatan yang telah direalisasikan.
SPM Sumsel menegaskan bahwa perhatian dan pengawasan yang disampaikan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Organisasi tersebut berharap seluruh anggaran yang telah digelontorkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan dan kemudahan akses masyarakat Ogan Ilir.
“Kami dari SPM Sumsel berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran publik. Tujuannya agar setiap pembangunan infrastruktur dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Yovi Meitaha selaku Koordinator SPM Sumsel.
Hingga berita ini ditayangkan, tim redaksi belum berhasil meminta konfirmasi maupun tanggapan secara langsung dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Ogan Ilir maupun pihak pelaksana pekerjaan terkait pernyataan dan sorotan yang disampaikan oleh SPM Sumsel tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang yang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, atau penjelasan atas pemberitaan ini.
(Tim)
