KORAN SPM — OGAN ILIR, SUMSEL — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ogan Ilir menjadi perhatian dalam agenda penyampaian aspirasi dan pengawasan publik. Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (SPM SUMSEL) sebelumnya meminta pelaksanaan MBG dilakukan secara transparan, tepat sasaran, aman dan akuntabel.
Dalam pernyataan sikapnya, SPM SUMSEL meminta DPRD Ogan Ilir menjalankan fungsi pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, termasuk BGN, pengelola SPPG, Dinas Kesehatan, BBPOM dan pemerintah daerah.
Aspirasi tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Amir Hamzah selaku Ketua Komisi DPRD Ogan Ilir serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
DPRD Diminta Pastikan Pengawasan Berbasis Data
Sorotan utama SPM SUMSEL berkaitan dengan kebutuhan terhadap data resmi seluruh SPPG di Kabupaten Ogan Ilir.
Data yang diminta untuk disinkronkan antara lain status dan tanggal operasional SPPG, lokasi, pengelola atau yayasan, kapasitas produksi, wilayah layanan, jumlah penerima manfaat serta data distribusi.
DPRD juga diminta memastikan kesesuaian antara jumlah penerima manfaat dengan jumlah porsi yang diproduksi dan didistribusikan. Apabila terdapat perbedaan, SPM SUMSEL meminta perbedaan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan dokumen yang sah.
Dalam konteks fungsi pengawasan, tanggapan Amir Hamzah menjadi bagian dari proses klarifikasi terhadap aspirasi masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan MBG di Ogan Ilir diawasi oleh lembaga legislatif.
Dinkes Fokus pada Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan
Selain DPRD, Dinas Kesehatan Ogan Ilir menjadi salah satu pihak penting dalam pengawasan aspek kesehatan MBG.
SPM SUMSEL meminta Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap SPPG yang berada dalam wilayah pengawasannya, termasuk menyangkut sanitasi, higiene, keamanan pangan, pengelolaan makanan, penyimpanan bahan pangan, proses produksi dan distribusi.
Dinas Kesehatan juga diminta memberikan penjelasan resmi terhadap laporan kejadian kesehatan yang diduga berkaitan dengan MBG berdasarkan pemeriksaan medis dan epidemiologis serta tidak mendahului kesimpulan resmi.
Rantai Pasok dan Penggunaan Dana Juga Disorot
Pengawasan tidak hanya diarahkan pada makanan yang sampai kepada penerima manfaat. SPM SUMSEL juga meminta apabila terdapat data awal yang menunjukkan ketidaksesuaian, dilakukan penelusuran rantai pasok mulai dari SPPG hingga pemasok.
Aspek yang dapat diverifikasi mencakup volume, harga, kualitas bahan pangan, bukti penerimaan barang dan bukti pembayaran.
Selain itu, dokumen pertanggungjawaban, pembelian bahan pangan, pembayaran kepada pemasok dan dokumen penggunaan dana MBG juga diminta dapat diperiksa sesuai kewenangan.
SPM SUMSEL: Kritik Bukan Berarti Menolak MBG
SPM SUMSEL menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak program MBG. Dukungan diberikan sepanjang program tersebut dilaksanakan secara transparan, aman, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Organisasi tersebut juga menekankan bahwa setiap dugaan ketidaksesuaian harus terlebih dahulu ditempatkan sebagai materi yang perlu diverifikasi, bukan langsung menjadi kesimpulan mengenai kesalahan ataupun tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.
“Kami tidak datang membawa vonis. Kami datang membawa pertanyaan. Kami meminta data dibuka dan diperiksa.”
Menunggu Tindak Lanjut Pengawasan
Dengan adanya tanggapan dari Amir Hamzah selaku Ketua Komisi DPRD Ogan Ilir dan Kepala Dinas Kesehatan Ogan Ilir, publik selanjutnya dapat melihat bagaimana aspirasi tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan masing-masing lembaga.
SPM SUMSEL meminta agar pengawasan tidak berhenti pada klarifikasi administratif, tetapi apabila diperlukan dilanjutkan dengan verifikasi data, pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan.
Apabila terdapat dasar dan kewenangan pemeriksaan, SPM SUMSEL juga mendorong keterlibatan Inspektorat, BPKP, BPK atau lembaga pemeriksa lainnya. Jika ditemukan bukti awal dugaan tindak pidana, penelusuran diminta dilakukan sesuai proses hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Intinya, SPM SUMSEL meminta MBG di Ogan Ilir bukan hanya berjalan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan: datanya jelas, jumlah porsinya terukur, keamanan pangannya terjamin, dan setiap penggunaan dana publik dapat diverifikasi.
(TIM REDAKSI KORAN SPM)
